Geram Hak Siswa 'Dirampok', Ketua DPRD Tubaba Agendakan Sidak Massal Program MBG di Awal 2026

TULANG BAWANG BARAT realitapublik.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Busroni, S.H., bereaksi keras terhadap mencuatnya dugaan penyimpangan porsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Ia memberikan peringatan keras kepada seluruh penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak bermain-main dengan program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto.   Reaksi ini dipicu oleh keluhan wali murid di SDN 10 Tiyuh Pulung Kencana yang mendapati paket makanan mingguan anak mereka jauh di bawah standar anggaran Rp10.000 per hari.   Busroni menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam melihat adanya indikasi pemangkasan hak gizi anak sekolah. Ia berjanji akan mengerahkan lintas komisi untuk turun langsung ke lapangan pada awal tahun depan.   "Saya berjanji, awal Januari 2026, DPRD Tubaba melalui lintas komisi akan melakukan sidak. Kami akan cek satu per satu titik distribusi MBG di Tubaba. Mana yang tidak sesuai kesepakatan akan ditindak tegas! Jangan sampai program mulia Bapak Presiden Prabowo dirusak oleh oknum pelaksana," tegas Busroni, Senin (29/12/2025).   Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah catatan hitam mengenai oknum SPPG yang mendistribusikan menu tak layak, termasuk dugaan pemberian buah dan kue sisa. "Porsi makanan kering pasca-libur yang dikeluhkan di SDN 10 Pulung Kencana itu masuk catatan kami. Tidak ada kompromi untuk makanan anak-anak kita," tambahnya.   Senada dengan Ketua DPRD, Ketua Komisi I DPRD Tubaba, Yantoni, menyebut tindakan mengurangi porsi gizi siswa sebagai bentuk pengkhianatan terhadap tanggung jawab. Menurutnya, SPPG seharusnya menjadi dapur produksi yang higienis dan memberdayakan ekonomi lokal, bukan malah mencari keuntungan tidak wajar.   "Ini kegilaan! Di mana tanggung jawab SPPG, SPPI, hingga Satgas? Mereka tidak perlu merampok hak siswa lagi karena mereka sudah digaji dan dibiayai negara. Setelah sidak, kami segera agendakan Hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta pertanggungjawaban mereka," tukas Yantoni dengan nada tinggi.   Sebelumnya, sejumlah wali murid di SDN 10 Tiyuh Pulung Kencana memprotes paket MBG mingguan yang hanya berisi beberapa butir telur, roti, susu kotak, dan sari kacang hijau. Jika ditotal, nilai paket tersebut diperkirakan hanya berkisar antara Rp30.000 hingga Rp35.000.   Nilai ini dinilai timpang jauh dari total pagu anggaran yang seharusnya mencapai Rp70.000 per siswa untuk satu minggu sekolah (Rp10.000/hari). Orang tua murid berharap pemerintah pusat dan daerah segera mengevaluasi pihak penyelenggara agar kualitas gizi anak-anak kembali terjaga sesuai mandat nasional.   Hingga kini, pihak penyelenggara SPPG terkait belum memberikan keterangan resmi untuk menyikapi ancaman sidak dan keluhan warga tersebut.