Pemkab Lampung Utara Perkuat Budaya Integritas Aparatur Melalui Peringatan Hakordia 2025

LAMPUNG UTARA realitapublik.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara menggelar Sosialisasi Anti Korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi upaya serius Pemkab untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

 

Acara yang berlangsung di Ruang Siger Setdakab Lampung Utara ini dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Utara Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., bersama unsur Forkopimda, termasuk Kapolres Lampung Utara AKBP Deddy Kurniawan, dan Kajari Lampung Utara Edy Subhan, S.H., M.H., serta jajaran pejabat daerah.

Dalam arahannya, Bupati Hamartoni Ahadis menekankan bahwa integritas harus menjadi nilai dasar setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan komitmen moral untuk menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat.

 

"Budaya kerja yang berlandaskan kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas merupakan syarat utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional," tegas Bupati.

 

Para pemimpin lembaga, termasuk Bupati, Kapolres, dan Kajari, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antar lembaga untuk membangun sistem kerja yang mendorong budaya kerja jujur dan transparan.

Pada kesempatan tersebut, terjadi pertukaran piagam penghargaan sebagai simbol penguatan sinergi antar lembaga.

Penghargaan diberikan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara atas kontribusi dan peran aktif dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dukungan mitigasi hukum dalam percepatan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Piagam penghargaan diserahkan kepada Pemkab Lampung Utara sebagai apresiasi atas komitmen daerah dalam memperkuat integritas birokrasi dan mendukung upaya pencegahan korupsi.

 

Pemkab Lampung Utara berharap momentum Hakordia 2025 ini dapat memperluas gerakan anti korupsi di seluruh perangkat daerah. Edukasi, pengawasan internal, serta pendampingan kepada aparatur akan terus diperkuat agar budaya integritas semakin tertanam dalam setiap proses pelayanan publik, mewujudkan pemerintahan yang kredibel.