Praktisi Hukum Desak Kejari Tubaba Transparan Usut Tuntas Kasus Tower Ilegal TBG di Lahan Sawah Produktif

TULANG BAWANG BARAT realitapublik.id – Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat (Kejari Tubaba) diminta untuk bersikap transparan dalam mengusut tuntas kasus Base Transceiver Station (BTS) milik Tower Bersama Group (TBG) yang diduga berdiri ilegal di Lingkungan 4 Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar.   Praktisi Hukum Kabupaten Tubaba, Ari Irawan, S.H., mengungkapkan bahwa menara telekomunikasi yang didirikan pada 2023 dan mulai beroperasi pada 2024 tersebut tidak memiliki izin prinsip dari Pemerintah Daerah setempat.   Ari Irawan memastikan status ilegal tower tersebut setelah berkoordinasi dengan Dinas Perizinan dan Kabid Tata Ruang Tubaba. Kedua pejabat membenarkan bahwa tower TBG tersebut tidak memiliki izin, dan lebih jauh, tidak dapat diterbitkan izin karena dibangun di atas lahan persawahan produktif.   Kasus Terkatung-katung Sejak 2023 Ari Irawan menambahkan, Kepala Dinas Perizinan Tubaba, A. Hariyanto, sempat menuturkan bahwa permasalahan tower TBG ini sudah diusut oleh pihak Kejari Tubaba sejak tahun 2023.   "Artinya, ada yang mengganjal makanya proses hukum di Kejari Tubaba selambat ini," ujar Ari Irawan, mempertanyakan lambatnya penanganan kasus tersebut.   Fakta bahwa kasus ini telah diusut oleh Kejari terungkap ketika Ari Irawan hendak mengambil langkah hukum ke kepolisian atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait berdirinya tower ilegal tersebut.   Melihat lambatnya proses hukum yang ditangani Kejaksaan, Ari Irawan secara tegas meminta agar Kasie DATUN Kejari Tubaba mengusut tuntas kasus tower milik TBG ini secara terbuka dan transparan.   "Siapa saja yang terlibat didalamnya harus diadili, Kejari Tubaba jangan mengusut kasus ini secara diam-diam," tegas Ari Irawan.   Hingga berita ini dilansir, Kepala Kejari Tubaba maupun Kasie DATUN belum berhasil diminta tanggapannya terkait desakan transparansi dan perkembangan penyidikan kasus tower ilegal TBG.