Atasi Kumuh dan Banjir, Pemkot Pekalongan Usulkan Revitalisasi Kawasan Pasir Kraton Kramat

KOTA PEKALONGAN, Realitapublik.id — Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) secara resmi mengusulkan proyek revitalisasi kawasan Pasir Kraton Kramat kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Usulan ini menjadi langkah strategis untuk menangani kawasan kumuh yang kerap lumpuh akibat banjir rob dan genangan.   Saat ini, usulan tersebut memasuki tahap verifikasi administrasi dan teknis oleh tim kementerian bersama pemerintah daerah guna memastikan kelayakan lokasi pembangunan di tahun anggaran 2026.   Kepala Dinperkim Kota Pekalongan, Slamet Mulyadi, menjelaskan bahwa tim dari Kementerian PKP telah meninjau langsung kondisi lapangan. Fakta di lokasi menunjukkan kualitas hunian dan infrastruktur umum di Pasir Kraton Kramat memprihatinkan akibat genangan air yang rata-rata mencapai 40 hingga 50 sentimeter.   "Teman-teman dari kementerian sudah melihat langsung bagaimana kondisi Hunian, Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU) yang terdampak banjir. Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa wilayah tersebut memang masuk kategori darurat penanganan," tutur Slamet saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (29/01/2026). Jika usulan ini disetujui, Pemkot Pekalongan menargetkan tiga pilar utama pembangunan: Infrastruktur Jalan: Pembangunan jalan lingkungan yang lebih tinggi dan kokoh. Sistem Drainase: Perbaikan drainase lingkungan secara terintegrasi untuk mempercepat aliran air. Peningkatan Hunian: Renovasi terhadap sekitar 100 unit rumah warga yang tidak layak huni.   Slamet juga menambahkan harapan besar terkait perwujudan Hunian Bersama. "Kami berharap hunian bersama bisa terealisasi dengan ketinggian bangunan yang ideal, perkiraan kami di atas 10 meter, untuk mengantisipasi kenaikan muka air di masa depan," tambahnya.   Secara teknis, Dinperkim menargetkan revitalisasi seluas 19,5 hektare dari total luas wilayah Pasir Kraton Kramat yang mencapai 40 hektare. Meski demikian, Slamet mengakui bahwa proses ini tidak mudah karena harus bersaing dengan usulan serupa dari kabupaten/kota lain di seluruh Indonesia.   "Harapannya, pusat melihat urgensi di Pekalongan sehingga kawasan kumuh di Pasir Kraton Kramat dapat teratasi. Saat ini kita kawal terus proses verifikasinya," pungkas Slamet.