Proyek Revitalisasi MTs Hikmah Sunan Kudus Disorot: Tanpa Papan Informasi dan Abaikan Standar K3

LAMPUNG UTARA, Realitapublik.id — Proyek pembangunan sarana pendidikan di Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah Sunan Kudus, Desa Tulang Bawang Baru, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, menuai kritik tajam. Proyek yang tengah berjalan pada tahun anggaran 2026 ini diduga kuat mengabaikan aspek transparansi publik serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).   Berdasarkan pantauan tim media di lokasi, sejumlah kejanggalan ditemukan mulai dari ketiadaan identitas proyek hingga minimnya pengawasan lapangan.   Hingga Selasa (10/03/2026), tidak ditemukan adanya papan informasi kegiatan di area sekolah tersebut. Padahal, sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap proyek yang menggunakan anggaran negara atau dana publik wajib memasang papan nama informasi sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.   Ketiadaan papan ini memicu pertanyaan warga mengenai asal-usul anggaran, nilai kontrak, serta perusahaan atau rekanan yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.   Selain masalah transparansi, aspek keselamatan kerja juga tampak diabaikan. Para pekerja yang sedang melakukan pengerjaan atap dan pondasi terlihat tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) standar seperti:   Helm Keselamatan Rompi Reflektor Sepatu Safety Tali Pengaman (Body Harness) untuk pengerjaan di ketinggian.   Ironisnya, meski imbauan "Utamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja" terpampang di lokasi, praktik di lapangan justru berbanding terbalik. Hal ini bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mewajibkan perusahaan/pelaksana menyediakan APD bagi pekerjanya.   Kondisi di lapangan semakin diperparah dengan tidak ditemukannya pengawas proyek saat awak media Realitapublik.id mencoba melakukan konfirmasi di lokasi. Ketiadaan pengawas ini memperkuat dugaan bahwa pekerjaan dilaksanakan secara tidak profesional dan asal-asalan.   "Seharusnya proyek di lingkungan sekolah memprioritaskan standar keselamatan yang ketat, apalagi banyak siswa di sekitar area konstruksi. Ketiadaan papan informasi dan pengawas menunjukkan adanya indikasi pengerjaan yang tidak transparan," ujar salah satu anggota tim investigasi media.   Masyarakat dan pihak wali murid berharap instansi terkait, baik Dinas Pendidikan maupun instansi pembina madrasah, segera turun tangan melakukan audit dan teguran keras kepada pelaksana proyek agar standar teknis dan keselamatan dapat dipenuhi sebelum terjadi insiden yang tidak diinginkan. (*)