Wagub LIRA Kritik Tajam Acara di Hotel Luar Kota di Tengah Efisiensi Anggaran, Pemkot Pasuruan Dinilai Tipis Kepekaan

PASURUAN reallitapublik.id — Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana dan Penganggaran Tahun 2027 di Hotel Kartika, Kota Batu, pada Selasa (3/11), menuai sorotan publik. Acara yang dihadiri jajaran elite birokrasi tersebut dinilai kontradiktif dengan retorika pimpinan daerah mengenai efisiensi dan keterbatasan anggaran.   Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Pasuruan, Dr. Adi Wibowo, S.TP., M.Si., menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, terukur, dan tepat sasaran. Acara ini turut dihadiri Wakil Wali Kota M. Nawawi, S.Kom., M.M., Sekretaris Daerah, seluruh Kepala Perangkat Daerah, Staf Ahli, Asisten, Camat, Kepala Bagian, hingga para staf perencanaan.   Dalam pengarahannya, Wali Kota meminta seluruh perangkat daerah cermat menentukan prioritas di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas.   "Ketika anggaran kita terbatas, kita harus semakin detail dalam merencanakan. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dipastikan memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan masyarakat," tegas Adi Wibowo di kutip dari Instagram.   Namun, pernyataan tersebut memicu kritik keras dari Wakil Gubernur LIRA Jatim, Ayi Suhaya, S.H., menilai pilihan lokasi acara di luar daerah sebagai bentuk pemborosan anggaran yang mencederai perasaan publik. Menurutnya, terdapat jurang pemisah antara ucapan pejabat dan realisasi di lapangan.   "Pernyataan soal keterbatasan anggaran itu terkesan sekadar retorika. Menyelenggarakan acara di hotel luar kota di tengah klaim efisiensi justru memperlihatkan bahwa pemerintah lebih mengutamakan kenyamanan aparatur dibanding efisiensi untuk rakyat," kritik Ayi, Rabu (4/11/2026).   Tak hanya soal efisiensi, Ayi menyentil dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian lokal Kota Pasuruan. Memboyong jajaran birokrasi ke Kota Batu dinilai mematikan potensi perputaran uang di daerah sendiri.   "Kebijakan ini menunjukkan minimnya kepekaan terhadap perputaran ekonomi lokal. Anggaran APBD yang bersumber dari pajak rakyat Pasuruan seharusnya diputar di dalam kota untuk menghidupkan hotel, restoran, dan UMKM lokal. Ketika anggaran diputus keluar daerah, Pemkot telah gagal menjaga perputaran arus kas (cash flow) dan potensi penerimaan pajak daerah," tambahnya.   Selain permasalahan efisiensi dan ekonomi lokal, Ayi juga menyoroti dugaan adanya motif tak transparan di balik pemilihan lokasi hotel di luar kota. Ia menduga terdapat praktik cashback dari pihak penyedia akomodasi yang dimanfaatkan oleh oknum panitia.   Ayi menjelaskan, dalam skema pemesanan kamar hotel rombongan, kerap ada fasilitas pengembalian dana (cashback) untuk pemesan yang diperkirakan mencapai ratusan ribu per orang. Indikasi ini, menurutnya, kerap menjadi kebiasaan mendasar dalam penunjukan tempat kegiatan birokrasi.   Hingga berita ini diturunkan, publik menantikan klarifikasi resmi serta langkah evaluasi konkret dari Pemkot Pasuruan terkait tata kelola dan efisiensi anggaran daerah, agar selaras antara retorika kebijakan dan fakta di lapangan. ($)